Wawasan

AMDAL DAN PROSES PENYUSUNANNYA

AMDAL DAN PROSES PENYUSUNANNYA
AMDAL DAN PROSES PENYUSUNANNYA

Jika kita amati perjalanan pembangunan yang ada di Indonesia, tidak semuanya berjalan mulus tanpa hambatan. Terlebih, apabila dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Banyak sekali perusahaan swasta maupun pemerintah (BUMN) mengalami penolakan yang luar biasa dari masyarakat.

Beberapa masyarakat menolak dengan mengunakan cara demonstrasi, banding ke Mahkamah Agung (MA), negosiasi dengan pihak terkait, bahkan ada yang mengunakan cara mogok makan, cor kaki, dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan tentunya untuk meminta perhatian pemerintah agar membatalkan pembangunan korporasi tersebut, atau menyelesaikan pelunasan ganti rugi. Selain itu, aksi tersebut digelar guna menarik simpati masyarakat, sehingga mendapatkan dukungan dari masyarakat atas hak yang sedang diperjuangkan.

Salah satu alasan yang menyebabkan penolakan atas pembangunan adalah tidak adanya persetujuan AMDAL. AMDAL mempunyai peran signifikan dalam menentukan proses pembangunan perusahaan atau korporasi. Pasalnya, AMDAL berisi analasis mengenai dampak lingkungan yang diakibatkan setelah didirikannya perusahaan tersebut.

Seperti halnya yang terjadi atas penolakan yang dilakukan warga Kendeng Rembang dan Pati yang tergabung dalam sedulur sikep. Petani yang tergabung dalam aliansi tersebut melakukan penolakan pembangunan pabrik semen miliki pemerintah. Penolakan tersebut dikarenakan akan merusak lingkungan masyarakat sekitar dan akan mematikan sumber air yang tersimpan dalam Pegunungan Kendeng tersebut.

Bentuk penolakan yang dilakukan masyarakat melalui beberapa cara, demontrasi hingga gugatan ke Mahkamah Agung. Pasalnya, izin AMDAL yang pabrik semen tersebut tidak keluar, akan tetapi pembangunan masih tetap dilanjutkan.

Dalam penolakan tersebut, terjadi tragedi mininggalnya salah seorang masa aksi dalam melakukan aksi di Jakarta. Masa aksi tersebut bernama Patmi yang meninggal setelah mengikuti, aksi teretikal pengecoran kaki.

Hal serupa terjadi di Jakarta Utara, berdasarakan sumber yang dilansir penulis dalam indopos.co.id yang berjudul Diserbu Polusi Batu Bara, Warga Serbu KCN. Dalam pemberitaan tersebut dijelaskan bahwa koalisi masyarakat Jakarta Utara dan Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (Formalin) melakukan aksi demontrasi di depan PT. Karya Citra Nusantara, Marunda, Jakarta Utara.

Demontrasi tersebut dikarenakan adanya penolakan dari masyarakat mengenai aktifitas bongkar muat batu bara dari kapal tongkang ke pelabuhan dan menghentikan aktifitas tersebut. Menurut warga kegiatan yang dilakukan oleh PT. KCN tersebut dapat menyebarkan polusi yang menganggu kesehatan dan keselamatan warga.

Selain itu, kegiatan yang dilakukan PT. KCN tersebut dinilai illegal karena tidak memiliki izin analisis mengenai lingkungan hidup atau AMDAL atas operasi batu baru tersebut. PT. KCN juga melanggar PERDA Nomer 1 Tahun 2004 mengenai Rencana Detail Tata Ruang dan Zonasi. Bahkan, PT. KCN tidak mengindahkan beberapa surat peringatan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta mengenai pemberhentian pengoperasian perusahaan tersebut.

Berdasarkan PP Nomer 27 Tahun 2012 dalam pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap usaha dan/ atau kegiatan wajib memiliki AMDAL atau UKL – UPL wajib memiliki izin lingkungan. Sedangkan dalam ayat 2 dijelaskan bahwa Izin Lingkungan yang dimaksud sebagaimana ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi, a. Penyusunan AMDAL dan UKL – UPL ;, b. Penilaian AMDAL dan Pemeriksaan UKL – UPL ;, c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Maka, dari itu wajar jika AMDAL inilah yang biasanya menjadi senjata pamungkas masyarakat dalam melawan korporasi. Menganai dampak lingkungan yang disebabkan setelah adanya perusahaan dan sebagai alasan utama dalam mempertahankan sumber daya alalm dan kelestarian lingkungan masyarakat setempat.

Peraturan mengenai diwajibkannya izin AMDAL dalam sebuah perusahaan atau korporasi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 mengenai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelengaraan usaha atau kegiatan. AMDAL mengunakan analisis yang bersifat menyeluruh, meliputi dampak biologi, sosial, ekonomi, fisika, kimia, maupun budaya.

AMDAL biasanya disusun oleh para ahli di bidang tersebut yang dalam proses penyusunannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peratuan Menteri (PERMEN) Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia (RI) Nomer 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Jika ditinjau dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomer 17 Tahun 2012, dalam proses perumusan AMDAL harus melibatkan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup.

Pentingnya AMDAL

Izin AMDAL merupakan sesuatu yang sangat penting. Pasalnya, AMDAL dapat digunakan sebagai berikut, di anataranya ;

  1. Bahan bagi perencanaan wilayah.
  2. Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/ atau kegiatan.
  3. Memberi masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha dan/ atau kegiatan.
  4. Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
  5. Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan.

Dalam proses penyusunannya, AMDAL disusun oleh

  1. Komisi Penilai AMDAL, atau komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL
  2. Pemrakarsa, orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/ atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
  3. Masyarakat yang berkepentingan, masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputasan AMDAL

Dalam pelaksanaanya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan meliputi

  1. Penentuan kriteria wajib AMDAL, untuk menentukan kriteria ini dibahas dalam Peratuan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomer 11 Tahun 2006.
  2. Apabila usaha dana tau kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut maka wajib menyusun UKL – UPL sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomer 27 Tahun 2012.
  3. Penyusunan AMDAL mengunakan pedoman penyusunan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomer 27 Tahun 2012.
  4. Kewenangan penilaian didasarkan oleh Permen LH Nomer 5 Tahun 2008.

Jenis – Jenis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Analisis mengenai dampak lingkungan memiliki beberapa jenis, di antaranya adalah

A. AMDAL Tunggal

AMDAL Tunggal adalah Analisis mengenai dampak lingkungan yang dikeluarkan hanya untuk satu jenis usaha dan/ atau kegiatan yang kewenangan pembinaannya di bawah satu instansi yang membidangi usaha/ atau kegiatan tersebut.

B. AMDAL Terpadu atau Multisektor

AMDAL terpadu atau multisektor adalah hasil kajian mengenai analisis mengenai dampak lingkungan atas usaha dan/ atau kegiatan terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup (LH) dan melibatkan lebih dari satu instansi yang membidangi usaha dan/ atau kegiatan tersebut.

Adapun yang dimaksud dalam kriteria terpadu adalah pelbagai macam usaha dan/ atau tersebut mempunyai keterkaitan dalam perencanaan dan proses produksinya, serta usaha dan/ atau kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan hamparan ekosistem.

C. AMDAL KAWASAN

AMDAL Kawasan merupakan hasil kajian mengenai dampak besar penting usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup (LH) dan melibatkan lebih sari satu instansi yang membidangi usaha dan/ atau kegiatan tersebut.

Adapun yang dimaksud kriteria AMDAL Kawasan memiliki kriteria berbagai usaha dan/ atau kegiatan yang saling terkait perencanaannya antar satu dengan yang lain, berbagai usaha dan/ atau kegiatan tersebut terletak dalam/ merupakan satu kesatuan zona pengembangan wilayah atau kawasan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana tata ruang kawasan usaha dan/ atau kegiatan tersebut terletak pada kesatuan hamparan ekosistem.

Selain itu dampak lingkungan dapat ditentukan berdasarkan pengalaman empiris profesional (expert judgement), perubahan dibandingkan dengan baku mutu lingkungan, dan perubahan dibandingkan dengan sistem nilai, fasilitas, pelayanan sosial, dan sumber daya yang diperlukan.

Adapun prosedur penentuan AMDAL meliputi, proses penapisan (screening) wajib AMDAL, proses pengumuman dan konsultsi masyarakat, penyusunan dan penilaian KA-ANDAL atau scoping, penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi kegiatan wajib AMDAL, yaitu menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa AMDAL mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses keberlangsungan suatu perusahaan. Maka sangat wajib hukumnya jika memperhatikan hukum dan prosedur dalam penentuan AMDAL tersebut. Supaya, dalam tahap implementasinya tidak terjadi sesuatu yang menyimpang atau sesuatu yang tidak diinginkan.

Prosedur hukum tersebut sangat penting untuk menjaga agar stabilitas masyarakat dan lingkungan dapat terjaga dengan baik.

Post Comment