Wawasan

MENENGOK PADA REVOLUSI HIJAU: UPAYA MERAWAT INGATAN

MENENGOK PADA REVOLUSI HIJAU: UPAYA MERAWAT INGATAN

Orde Baru bersama Revolusi Hijau menggagas intensifikasi pertanian yang mengakibatkan meningkatnya penggunaan pupuk dan pestisida kimia di sektor pertanian. Tujuannya bukan main-main, melainkan terpenuhinya kebutuhan pangan dalam jumlah yang besar. Namun, kemandirian dari diri petani ditiadakan. Muncul kemudian aturan bagaimana petani harus menanam, pembenihan, pemupukan, hingga penggunaan bahan kimia untuk pengusiran hama harus sesuai dengan aturan. Keikutsertaan korporasi menambah kesulitan petani dalam memiliki kebebasan pembenihan. Shiva (2000) menyebut bahwa kondisi tersebut adalah bagian dari bentuk kolonialisasi, di mana petani dibenturkan oleh Intelectual Property Right (IPR) yang dimiliki oleh perusahaan benih sebagai penjagal kedaulatan petani atas benih. Mengacu pada Bernstein (2010), komitmen negara-negara dunia ketiga pada pembangunan nasional memang seringkali terperangkap pada hasrat industrialisasi. Pada akhirnya, situasi Indonesia yang merupakan negara agraris, mentransformasikan diri sebagai negara agraris dengan prinsip-prinsip industrialisasi pertanian. Pemenuhan kebutuhan pangan dilakukan menggunakan cara-cara monokultur dengan tujuan produksi pangan besar-besaran. Upaya mewujukan ‘pembangunan nasional’ dalam jerat pembangunanisme ini kemudian memposisikan negara sebagai pemegang peran sentral komando kebijakan.

Negara sebagai pemegang peran sentral kemudian menawarkan wacana mengenai pertanian yang “lebih produktif” di mana praktiknya mengarah pada persoalan-persoalan teknis di sektor pertanian. Persoalan teknis tersebut kemudian termanifestasi dalam urusan benih hingga pupuk seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Indonesia kemudian menjadi salah satu negara pengimpor beras saat itu. Namun, perkasanya ketahanan pangan negara pada tahun 1970-an tersebut ternyata berujung kembali mengimpor beras di tahun 1990. Isabelle Delforge (2003) mengatakan bahwa bencana kemanusiaan bagi kaum tani itu tidak perlu disembunyikan lagi. Swasembada pangan yang sempat dialami Indonesia tidak berhenti hanya menciptakan kerapuhan dengan kembalinya ketergantungan pemenuhan kebutuhan pangan pada negara lain, melainkan kondisi tersebut semakin menyengsarakan petani mengingat praktik-praktik intensifikasi pertanian yang mencekik, otoriter, dan merampas kebebasan.

Hingga perjalanan panjang Indonesia sampai pada era di mana satu kata menjadi terkenal sekali, reformasi. Situasi di mana dasar-dasar kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan harus ditata ulang. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa memang terjadi krisis sistemik dan menyeluruh sebelumnya Rachman (2003). Namun, harapan itu padam kembali. Pada tanggal 28 September 2019, DPR telah mengesahkan UU Sistem Budidaya Pertanian. Dua hari berselang, Koalisi Kedaulatan Benih untuk Petani dan Pangan mengajukan judicial review. Situasi tersebut lantas memicu berbagai penolakan mengenai aturan-aturan baru yang membawa kedaulatan petani serasa kembali dikebiri. 

Lantas semangat apa yang dibawa oleh peraturan baru ini, mengapa kita perlu menolak UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

1. Mengancam pengetahuan pemuliaan benih tradisional

Pemuliaan benih telah dilakukan secara tradisional oleh para petani di Nusantara, keharusan melapor membatasi kreativitas para petani kecil dan masyarakat adat yang telah memiliki pengetahuan sendiri dalam pemuliaan benih. Pasal 27 ayat 2 s/d 6 hanya menekankan kewajiban petani pada melapor aktivitas pemuliaan benih, sedangkan kewajiban pemerintah dalam penyediaan fasilitas dan bantuan yang mutlak diberikan pada pemulia tanaman yang dilakukan dihilangkan.

Pasal 27 ayat 2 s/d 6 hanya menekankan aspek prosedural, sememinggirkan peran petani dan masyarakat adat, dan akhirnya memberikan kewenangan bagi korporasi untuk mengambil peran utama dalam aktivitas pebenihan. Kewajiban petani untuk melapor seharusnya diganti dengan kewajiban pemerintah untuk mendata sebagai bentuk perlindungan kepada para petani kecil.

2. Menguatkan posisi korporasi dalam penguasaan benih

Pasal 1 dalam UU SPBP tidak secara jelas memisahkan antara petani sebagai individu atau lembaga tani dan pelaku usaha yang meliputi korporasi, kekaburan ini sangat memberikan jalan bagi korporasi untuk menjadi aktor utama dalam penguasaan benih di Indonesia.

Keterlibatan petani dianggap absen terlihat dari Pasal 5 ayat (4) yang hanya menekankan pemerintah sebagai pemegang perencanaan budidaya pertanian.

Pada beberapa pasal, seperti terkait Bank Genetik pada pasal 71, pemerintah hanya menekankan universitas atau korporasi sebagai pihak yang menyelanggarakan perlindungan Sumber Daya Genetik, padahal para petani telah melakukan fungsi tersebut lewat individu ataupun kelembagaan tani.

3. Membuat petani semakin tergantung dalam soal benih

Semangat dalam UU SPBP hanya memosisikan pemerintah dan korporasi sebagai pihak yang memegang peran sentral dalam aktivitas budidaya pertanian, sedangkan aspek seperti diversifitas pertanian dan kesejahteraan petani absen dari semangat undang-undang secara keseluruhan. Pasal-pasal dalam UU ini hanya membatasi ruang gerak petani dalam proses pemuliaan benih.

Aspek tujuan dan capaian terkait pertanian hanya diukur oleh kepentingan pemerintah dan melupakan peran petani yang menjadi soko guru pangan di Indonesia. Jika petani tidak lagi mandiri dalam mengadakan benih mereka sendiri, hal ini merupakan praktik dari kebijakan yang selama ini berjalan. Padahal budaya pertanian yang harus dikembangkan dengan budaya Indonesia asli, yaitu kemandirian dalam menggembangkan benih dari potensi kekayaan sumber daya genetik Indonesia.

4. Rawan kriminalisasi petani

Pasal 37 ayat (3) s/d (6) tidak mempertimbangkan aspek keberadaan petani yang selama ini memegang peran penjagaan sumber daya genetik di Indonesia, alih-alih memafasilitasi dan membantu petani dalam aktivitas penjagaan sumber daya genetik, pasal ini rawan atas kriminilisasi petani yang menjaga kekayaan sumber daya genetik dan benih-benih lokal di Indonesia. Seharusnya pemerintah lebih mengawasi korporasi yang tidak dimiliki petani sendiri yang berpotensi melakukan pencurian genetik (biopracy).

5. Membatasi ruang gerak hanya sebatas tingkat kabupaten

Fungsi perencanaan budidaya pertanian yang tertuang pada Pasal 5 dilakukan hanya sebatas tingkat kabupaten, padahal setiap desa memiliki potensi kewilayahan yang berbeda satu sama lain. Seharusnya aspek perencanaan dan pengawasan dilakukan secara bottom-up dan berjenjang dari desa. Keterlibatan masyarakat tani harus menjadi aspek sentral dalam karena potensi dan kekayaan sumber daya genetik yang berbeda di setiap daerah.

Pada pasal 25 ayat (3) hanya membolehkan petani menyebarkan varietas hasil pemuliaan sebatas tingkat kabupaten, hal ini berlawanan dengan Putusan MK Nomer 99/PUU-X/2012 yang telah menyatakan kebebasan bagi petani untuk megedarkan varietas hasil pemuliaan kepada komunitasnya dan tidak dibatasi wilayah.

6. Mengancam keragaman hayati dengan masuknya benih rekayasa genetika

Pasal 35 mengatur terkait penyebaran benih rekayasa genetika. Penggunaan benih rekayasa genetika yang dilakukan oleh korporasi secara massif dan monokultur mengancam keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Seharusnya peraturan ini dihapus dan dibuat dalam undang-undang terpisah

Referensi

Bernstein, Henry. 2010. Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria. Yogyakarta: Insist Press

Delforge, Isabelle. 2003. Dusta Industri Pangan: Penelusuran Jejak Monsanto. Yogyakarta: Insist Press.

Rachman, Noer Fauzi. 2003. Bersaksi untuk Pembaruan Agraria. Yogyakarta: Insist Press

Shiva, Vandana. 2000. “North-South Conflicts in Intellectual Property Rights” dalam Peace Review: A Journal of Social Justice. Vol. 12, No. 4, Hal. 501-508.

Tulisan ini Hasil Kajian dari Kelompok Tani Sakti Muda (M Rafi Sujono)

Post Comment