Wawasan

PKI DAN PERKEMBANGAN POLITIK DOMESTIK 1955-1959: RUNTUHNYA DEMOKRASI PARLEMENTER (II)

PKI DAN PERKEMBANGAN POLITIK DOMESTIK 1955-1959: RUNTUHNYA DEMOKRASI PARLEMENTER (II)

Perkembangan pertama adalah penurunan drastis kepercayaan publik akan sistem demokrasi parlementer sebagai akibat kebobrokan besar-besaran dalam penyelenggaraan pemerintah. Pada saat kabinet Ali menerima mandat, partai-partai politik masih menjadi kekuatan politik terpenting dalam pentas politik nasional. Sayangnya lagi-lagi kabinet kombinasi PNI-NU-Masjumi tidak menciptakan adanya kekuatan mayoritas[1] sehingga perselisihan kepentingan di dalam kabinet kembali berlanjut, terutama soal antagonisme antara PNI-Masjumi yang tak kunjung mereda[2]. Ini menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan semua program pemerintah terutama di bidang ekonomi dan berakhir pada kekecewaan rakyat untuk kesekian kalinya ditambah oleh maraknya tindakan korupsi para elit politik[3]. Sebagian orang Indonesia yang sadar secara politik kemudian mulai merasa bahwa sistem parlementer atau demokrasi liberal ini telah gagal total dan harus diganti sama sekali dengan suatu sistem politik baru[4]. Mengutip Eliseo Rocamora: “tidak ada yang bisa disalahkan kecuali mereka (partai-partai) sendiri”[5].

Berikutnya, yaitu meningkatnya pengaruh Sukarno dan Tentara dalam politik nasional sebagai dua kekuatan baru menggantikan partai-partai politik. Naiknya kekuatan mereka disebabkan beberapa faktor. Pertama, mundurnya Hatta dari posisi wakil presiden akhir 1956. Ini menyebabkan sentimen buruk di kalangan orang non-Jawa dan perwira-perwira AD di luar Jawa yang melihatnya sebagai upaya sentralisasi kekuasan Jakarta (baca: Jawa) atas wilayah luar Jawa[6]. Kedua, secara langsung mundurnya Hatta kemudian menjadi salah satu sebab krusial meletusnya pemberontakan PRRI/Permesta[7]. Ditambah lagi pemberontakan DI/TII yang sudah berlangsung sejak 1948 dan juga disebabkan─dalam bahasa salah satu anasir DI─oleh “imperialisme Jawa”[8] belum berhasil ditumpas. Kelompok DI bahkan hampir berhasil membunuh presiden Sukarno pada Peristiwa Pengeboman Cikini November 1956[9]. Selain itu, upaya nasionalisasi perusahaan Belanda saat itu melibatkan tentara sebagai pihak yang diserahi tugas mengawal dan mengurus perusahaan-perusahaan tersebut.

Ketiga─sebagai konsekuensi dari perkembangan pertama dan kedua─ialah tersingkirnya lawan-lawan politik utama PKI dari politik domestik, yaitu Hatta, Masjumi, dan PSI. Hatta menarik diri sama sekali dari hiruk pikuk politik pasca mundur pada 30 November 1956. Masjumi menjadi semakin terasing dari panggung politik setelah menarik menterinya dari kabinet Ali II pada 9 Januari 1957[10]. Keterlibatan pemimpin Masjumi seperti Mohammad Natsir, Burhanuddin Harahap dan Sjafruddin Prawiranegara serta pemimpin PSI seperti Sumitro Djojohadikusumo dalam PRRI yang bahkan juga bekerja sama dengan DI/TII[11] membuat kedua partai ini dibubarkan dan dinyatakan terlarang pada awal 1960[12].

Perkembangan terakhir yang juga begitu terkait dengan tiga perkembangan terdahulu ialah mendekatnya sang presiden sendiri, Sukarno, kepada PKI. Apa pasal? Beberapa diantaranya ialah keinginannya sejak lama untuk mencapai satu posisi politik yang kuat. Lalu kehendaknya untuk bisa “menyelesaikan revolusi”[13]. Selain itu, seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, PKI menjadi satu-satunya partai yang nyaris terus memberikan dukungan untuk Sukarno dalam tiap manuver politiknya. Sukarno melihat PKI sebagai satu kekuatan politik yang bisa dia andalkan untuk penyelesaian revolusi dan juga sebagai penyeimbang terhadap kekuatan tentara yang tidak bisa sepenuhnya ia percaya, bukan partai lain seperti PNI atau bahkan NU. PKI bergerak begitu aktif dan penuh vitalitas mendukung pemerintah menumpas pemberontak ketika partai lain cenderung pasif[14]. Keyakinan Sukarno pun diperkuat ketika diketahui bahwa PRRI dan PSI mendapat sokongan AS yang saat itu khawatir oleh semakin kuatnya pertumbuhan kekuatan PKI[15]. DI/TII, PRRI, PSI dan Masyumi merupakan kekuatan antikomunis kuat yang akhirnya tersingkir dari panggung politik nasional dan memberi jalan tersendiri bagi naiknya pengaruh PKI.

Penulis adalah Averio Nandhirianto, Penggiat Kajian Indonesia dan Mahasiswa Hubungan Internasional UGM


[1] Sulistyo, Hermawan, Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (1965-1966) Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, 2000, hlm 15.

[2] Feith, Herbert, “Dynamics of Guided Democracy”, dalam Ruth McVey (ed.), Indonesia, New Haven, HRAF Press, 1967, hlm 317.

[3] Smith, Edward C., Pembredelan Pers di Indonesia, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1983, hlm 114.

[4] Hindley, Donald, hlm 256.

[5] Rocamora, J. Eliseo, Nasionalisme Mencari Ideologi: Bangkit dan Runtuhnya PNI 1946-1965, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, hlm 212.

[6] Feith, Herbert, hlm 487.

[7] “Cooperation between Armed Forces and People”, Review of Indonesia, No. 4 Vol. IV, April 1957, hlm 4.

[8] Van Dijk, Cornelis, Darul Islam: Sebuah Pemberontakan, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1983, hlm 334.

[9] “A Criminal Attempt Made on President Sukarno’s Life”, Review of Indonesia, No. 1 Vol. IV, Januari 1957, hlm 1.

[10] Noer, Deliar, Partai Islam di Pentas Nasional, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1987, hlm 255.

[11] Formichi, Chiara, Islam and the Making of the Nation: Kartosuwiryo and Political Islam in 20th Century Indonesia, Leiden, KITLV Press, 2012, hlm 166.

[12] Maarif, Ahmad Syafii, 1996, hlm 75.

[13] Hindley, Donald, hlm 256.

[14] Feith, Herbert, hlm 589.

[15] Kahin, Audrey, & Kahin, George, Subversi Sebagai Politik Luar Negeri: Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1997, hlm 85.

Post Comment