Wawasan

PKI DAN PERKEMBANGAN POLITIK DOMESTIK 1955-1959: MUNCULNYA KEKUATAN BARU DI PENTAS POLITIK NASIONAL (I)

PKI DAN PERKEMBANGAN POLITIK DOMESTIK 1955-1959: MUNCULNYA KEKUATAN BARU DI PENTAS POLITIK NASIONAL (I)

Kajian sejarah Indonesia modern masih menimbulkan banyak misteri dan pertanyaan, terlebih pada paruh kedua dekade 1950-an. Apalagi, menjelang dan dimulainya Demokrasi Terpimpin hingga 1965 . Ruth McVey misalnya, menyebut dekade 1950-an sebagai sebuah “Dasawarsa yang Hilang”[1] sebagai akibat minimnya kajian terhadap era tersebut. Banyaknya pertanyaan yang belum terjawab terutama berpusat pada kontestasi kekuasaan yang terpusat di 3 poros: Sukarno, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD). Siapapun tidak akan memungkiri, pada periode tersebut, PKI sebagai partai politik merupakan kekuatan politik yang sangat dominan dalam perpolitikan Indonesia telah membuat kita akhirnya mengakui eksistensi partai ini sebagai partai politik paling terkemuka di Indonesia pada 1960-an sebagaimana dikatakan oleh mahaguru studi Indonesia, George McTurnan Kahin,[2].

Tulisan ini sendiri berangkat dari satu pertanyaan sederhana: bagaimana perkembangan politik yang melatarbelakangi kemunculannya sebagai salah satu aktor politik paling berpengaruh pada saat itu? Untuk mengetahuinya, kita harus kembali ke masa-masa pasca gelaran Pemilu 1955 yang ternyata memiliki pengaruh besar terhadap naiknya pengaruh partai di gelanggang politik nasional hingga menjelang 1959.

Digelarnya pemilihan umum pertama pasca proklamasi pada 1955 setelah tertunda selama bertahun-tahun menjadi tonggak bersejarah bagi jalannya demokrasi Indonesia sebagai satu negara baru. Pemilu 1955 digelar dengan ekspektasi tinggi sebagai upaya menghadirkan stabilitas pemerintahan yang selama 10 tahun pertama kemerdekaan selalu jauh panggang dari api[3]. Dalam pemilu legislatif ini, PKI secara luar biasa berhasil memetik buah kerja politik partai yang dilakukan dalam waktu relatif singkat pasca Peristiwa Madiun dengan menempati posisi keempat jumlah total suara. PKI (39 kursi) hanya kalah di bawah kekuatan-kekuatan tradisional yang mapan seperti PNI (57 kursi), Masjumi (57 kursi), dan NU (45 kursi)[4].

 Pemilu ini serta merta mengubah sama sekali peta politik domestik Indonesia karena sejatinya tidak banyak pihak yang mengira bahwa PKI akan mampu merangsek masuk ke tengah-tengah pentas politik nasional sebagai satu kekuatan yang harus diperhitungkan[5]. PSI yang sebelumnya nyaris selalu memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan harus menerima nasib terdemosi menjadi partai gurem setelah hanya mampu meraih 5 kursi[6].

Namun kesuksesan PKI pada pesta demokrasi pertama ironisnya tetap tidak cukup untuk membuka jalannya menuju kabinet. Kabinet baru di bawah pimpinan Ali Sastroamidjojo yang mejabat kedua kalinya tidak memasukkan kader PKI karena kembali mendapat penolakan keras dari Masjumi dan NU meskipun Sukarno sudah meminta dibentuknya kabinet “empat kaki”[7]. Satu-satunya sekutu terdekat PKI saat itu, PNI, melalui ketua umumnya Sarmidi Mangunsarkoro akhirnya juga bersikap hati-hati dengan hanya menyatakan PKI bisa mendukung kabinet baru namun “tidak harus masuk di dalamnya”[8]. Menghadapi situasi ini, PKI yang tadinya menginginkan formasi kabinet yang memasukkan semua parpol tanpa kecuali[9] akhirnya mau tidak mau mengubah tuntutannya. Aidit mencanangkan tuntutan baru berupa pembentukan kabinet yang terdiri dari PNI, NU, PSII, dan Perti dengan dukungan kaum komunis namun “tanpa partisipasi langsung”[10] dan menghendaki agar Masjumi tidak dimasukkan dalam kabinet[11].

Namun akhirnya kabinet baru dibentuk dengan tetap memasukkan Masjumi yang mendapat empat kursi menteri. Sukarno serta PKI tidak bisa melakukan hal apapun lagi selain mendukung kabinet tersebut. Upaya terakhir Aidit untuk memasukkan orang-orang “progresif” yang dianggap dekat dengan PKI seperti Sadjarwo (kader Barisan Tani Indonesia), A.M. Hanafi (eks pejuang Menteng 31), dan Profesor Purbodiningrat, seorang aristokrat Jawa yang dekat dengan partai untuk posisi di kabinet tetap ditolak oleh Ali Sastroamidjojo selaku formatur[12]. PKI melalui M.H. Lukman dengan kecewa hanya bisa menyatakan bahwa meskipun program yang diusung kabinet dipandang progresif, namun progresivitas program tersebut tidak dibarengi dengan pemilihan personel yang sesuai[13]. Secara teknis, dari situasi demikian dapatlah dikatakan bahwa PKI masih tetap menjadi partai oposisi pasca pemilu 1955[14]. Kabinet Ali II ini kemudian tercatat sejarah sebagai kabinet yang menandai suatu titik balik signifikan dalam sejarah Indonesia. Bagi PKI sendiri, ada empat perkembangan politik krusial setelah pelantikan kabinet yang saling berkait dan menurut Donald Hindley kemudian memaksa Aidit untuk mendekatkan diri lebih erat dengan Sukarno ketimbang PNI[15] yang juga akhirnya berkontribusi terhadap semakin naiknya pengaruh partai di gelanggang politik domestik.

Penulis : Averio Nandhirianto Penggiat Kajian Indonesia dan Mahasiswa Hubungan Internasional UGM


[1] McVey, Ruth. “Kasus Tenggelamnya Sebuah Dasawarsa”, dalam Van Bemmelen, Sita, dan Raben, Remco (ed.), Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an”. Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2011.

[2] McVey, Ruth. Kemunculan Komunisme di Indonesia. Komunitas Bambu, Depok, 2017.

[3] Feith, Herbert, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, Itacha, Cornell University Press, 1970, hlm 462.

[4] Maarif, Ahmad Syafii, Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965, Jakarta, Gema Insani Press, 1996, hlm 43.

[5] Maxwell, John, Soe Hok Gie: Pergulatan Intelektual Muda Melawan Tirani, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2001, hlm 58.

[6] Brackman, Arnold, Indonesian Communism: A History, New York, Frederick A. Praeger, 1963, hlm 218.

[7] Maarif, Ahmad Syafii, Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante. Jakarta, 1985, LP3ES, hlm 123.

[8] Times Indonesia, 9 Januari 1956.

[9] Aidit, D.N., Pilihan Tulisan Vol. I., Djakarta, Jajasan Pembaruan, 1959, hlm 470.

[10] Harian Rakjat, 3 Desember 1955.

[11] Harian Rakjat, 31 Desember 1955.

[12] Feith, Herbert, hlm 468.

[13] Harian Rakjat, 22 Maret 1956.

[14] Ricklefs, M.C., Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, Jakarta, Serambi, 2008, hlm 523.

[15] Hindley, Donald, The Communist Party of Indonesia 1951-1963, Berkeley, University of California Press, 1964, hlm 255.

Post Comment