Wawasan

PKI DAN PERKEMBANGAN POLITIK DOMESTIK 1955-1959: MENUJU DEMOKRASI TERPIMPIN (III)

PKI DAN PERKEMBANGAN POLITIK DOMESTIK 1955-1959: MENUJU DEMOKRASI TERPIMPIN (III)

Kini semakin jelaslah bagi Sukarno dan tentara bahwa sistem politik sekarang harus diubah. Upaya drastis Sukarno dalam menciptakan sistem pemerintahan sesuai kehendaknya sendiri dapat dibagi menjadi tiga tahapan[1].

Tahap pertamanya untuk mengubur demokrasi parlementer dimulai dengan menyatakan  “kita semua telah berbuat kesalahan pada November 1945 ketika membolehkan berdirinya partai-partai”, dan kemudian “marilah mengubur semua partai!” pada pidatonya dihadapan organisasi pemuda bertitimangsa 28 Oktober 1956[2]. Intinya, Sukarno, juga AD[3], mengutuk sistem parlementer yang menurutnya tidak cocok sama sekali dengan keadaan Indonesia.

Memang harus diakui bahwa sistem demokrasi parlementer Indonesia yang pada awalnya diadopsi pasca proklamasi merupakan cerminan dari tatanan politik dan konstitusional di Negeri Belanda, dan bukan dari Republik yang baru lahir[4]. Ini kemudian diikuti oleh apa yang kemudian disebut sebagai “konsepsi”, semacam “preskripsi jitu khas Indonesia” dari Sukarno terhadap segala kekacauan bangsa yang disebabkan oleh “setan-setan multipartai” dalam pidatonya 21 Februari 1957[5].

Di sinilah Sukarno berusaha memaparkan fondasi ideologis serta justifikasi dari Demokrasi Terpimpin yang akan dirinci pada bagian berikut tulisan ini. PKI kemudian segera mengeluarkan pernyataan mendukung konsepsi tersebut[6]. Ali Sastroamidjojo akhirnya mengembalikan mandat (lagi) kepada Sukarno pada 14 Maret 1957 sekaligus menandai senjakala era Demokrasi Parlementer. Negara dinyatakan dalam keadaan bahaya dan diberlakukannya hukum perang (staat van oorlog en beleg) pada hari itu juga[7]. Diberlakukannya keadaan perang ini membuat kekuasaan terpusat di tangan Sukarno dan AD sebagai alat negara yang ditugaskan menghabisi semua pemberontakan dan mengendalikan situasi politik nasional[8].

Sukarno kemudian membentuk Dewan Penasihat Nasional pada 11 Juli 1957 dan kabinet ekstraparlementer yang tidak bertanggung jawab kepada parlemen dengan Ir. Djuanda─seorang bangsawan keraton Cirebon nonpartai yang dihormati─sebagai perdana menteri[9]

Langkah kedua dilakukan pada Februari 1959 dengan mengusulkan agar Indonesia kembali kepada UUD 1945 yang bersifat presidensial. Dewan Konstituante yang terbentuk dari pemilu 1955 hingga sidang terakhirnya pada 2 Juni 1959 gagal mencapai kata sepakat soal dasar negara: apakah Pancasila atau Islam dan juga dalam membuat UUD baru. Ini memang menimbulkan suatu kemacetan konstitusional yang sangat serius[10] dan hanya menambah kemelut dalam lingkaran elit pemerintah. Lewat Dekrit 5 Juli, Sukarno secara resmi mengumumkan kembali berlakunya UUD 1945 dan membubarkan Konstituante.

Seminggu kemudian ia mengumumkan kabinet baru yang secara formal beranggotakan orang-orang nonpartai[11]. Kemudian ia mengelaborasi Konsepsinya lebih jauh dengan mengumumukan Manifesto Politik (Manipol) pada pidato 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”[12].

Manipol ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan lima gagasan penting yang menurutnya terkandung dalam revolusi Indonesia, yaitu: UUD 1945; Sosialisme ala Indonesia; Demokrasi Terpimpin; Ekonomi Terpimpin; Kepribadian Indonesia. Sukarno mengambil huruf pertama masing-masing gagasan ini dan jadilah USDEK dan Manipol menjadi ajaran baru yang formulasinya dijadikan pedoman semua aktor politik hingga 1965[13].

Sukarno menyelesaikan langkah terakhirnya dengan membubarkan parlemen hasil pemilu 1955 pada awal 1960 dan menggantinya dengan parlemen yang anggotanya ia pilih sendiri[14] yang diberi nama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR)[15].

Demikianlah upaya Sukarno dalam merancang bangunan politik Demokrasi Terpimpin selesai dilakukan yang kemudian telah mengubah sama sekali lanskap politik Indonesia. Dari sini, PKI kemudian bisa tampil sebagai salah satu kekuatan dominan hingga menjelang kehancurannya pada akhir 1965.

Penulis adalah Averio Nandhirianto


[1] Mintz, Jeanne S., Mohammed, Marx and Marhaen: The Roots of Indonesian Socialism, London, Pall Mall Press, 1965, hlm 160.

[2] Sukarno, Indonesia, Pilihlah Demokrasimu jang Sedjati!, Jakarta, Kementerian Penerangan, 1956, hlm 11.

[3] Said, Salim, Legitimizing Military Rule: Indonesian Armed Forces Ideologi, 1958-2000, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2006, hlm 42.

[4] Sundhaussen, Ulf, Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI, Jakarta, LP3ES, 1988, hlm 207.

[5] “President Sukarno Officially Announces His Concept to the Country”, Review of Indonesia, No. 3 Vol. 4, Maret 1957, hlm 5.

[6] “Bung Karno Concept Wins Undivided Support of Indonesian People”, Review of Indonesia, No. 3 Vol. 4, Maret 1957, hlm 7.

[7] “Ali Sastroamidjojo Government Resigns, President/Supreme Commander Declares Country in State of War and Siege”, Review of Indonesia, No. 3 Vol. 4, Maret 1957, hlm 11.

[8] Weinstein, Franklin B., hlm 295.

[9] Mintz, Jeanne S., hlm 161.

[10] Maarif, Ahmad Syafii, 1985, hlm 175.

[11] “President Sukarno Forms Cabinet in Conformity with 1945 Constitution”, Review of Indonesia, No. 8 Vol. 6, Agustus 1959, hlm 5.

[12] Sievers, Allen M., The Mystical World of Indonesia: Culture & Economic Development in Conflict, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1974, hlm 177.

[13] Maxwell, John, hlm 70.

[14] Reeve, David, Golkar: Sejarah yang Hilang, Akar Pemikiran dan Dinamika, Depok, Komunitas Bambu, 2013, hlm 176.

[15] Feith, Herbert, Soekarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm 50.

Post Comment