Wawasan

RUU PERTANAHAN DAN NALAR KESEJAHTERAAN YANG TIMPANG

RUU PERTANAHAN DAN NALAR KESEJAHTERAAN YANG TIMPANG
RUU PERTANAHAN DAN NALAR KESEJAHTERAAN YANG TIMPANG

Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan masih menimbulkan kontroversi hingga saat ini. Kontroversi tersebut dikarenakan ada beberapa pasal dalam RUU tidak berpihak dalam kepentingan rakyat, melainkan memihak pada kepentingan korporasi atau kapitalis.

Beberapa pasal tesebut di antaranya terdapat pada bab III yang membahas hak atas tanah dan pengelolaan terdapat pasal yang berpotensi memberi ruang gerak pada investor (pemodal) terutama dalam pasal yang membahas hak milik dan hak guna usaha. Pada bab IV yang membahas tentang reforma agraria yang tidak menyelesaikan ketimpangan kelas atas tanah. Bahkan, dalam bab X mengenai penyelesaian sengketa tanah juga cenderung merepresif gerakan rakyat.

Jika dicermati lebih serius dalam bab IV mengenai hak atas tanah, dalam bagian dua paragraf pertama mengenai hak milik yang terdapat pada pasal 17-21. Penjelasan dalam pasal tersebut, negara cenderung memberi kebebasan masyarakat untuk memiliki tanah. Kebebasan tersebut dikarenakan tidaknya adanya pasal yang mengatur mengenai pembatasan masyarakat dalam memiliki tanah. Pembatasan yang kami maksudkan di sini adalah pembatasan jumlah dalam luasan tertentu.

Apabila dilihat dari nalar yang digunakan, pasal tersebut cenderung memihak pada kapitalis atau pemilik lahan. Hal tersebut dikarenakan tanah merupakan hal yang paling fundamental untuk dipenuhi oleh setiap warga negara. Selain itu, jumlah tanah itu tetap dan cenderung mengalami pengurangan. Jika hal tersebut dibenturkan dengan logika ekonomi neo-liberal yang berkembang seperti sekarang ini. Jumlah pasokan (bahan produksi) yang terbatas dengan permintaan yang sangat tinggi. Secara otomatis, harga jual tanah sangat tinggi (mahal).

Tinggi (mahal)-nya harga jual tanah, tidak memungkinkan buruh, buruh tani, ataupun masyarakat miskin kota untuk membeli tanah tersebut. Maka dari itu, potensi masyarakat yang mampu untuk membeli tanah adalah mereka yang memiliki modal. Lantas, masyarakat miskin kota, buruh, dan buruh tani menjadi terkucilkan atau bahkan mereka hanya memakai fasilitas sewa yang disediakan oleh pemilik lahan. Tentunya, ketimpangan ekonomi-sosial yang terjadi dalam masyarakat semakin lebar.

Belum lagi, dalam paragraf dua yang membahas mengenai hak guna usaha (HGU) pada pasal 22-25. Dalam pasal 25 dijelaskan bahwasaanya ada penambahan jangka waktu dalam pengelolaan HGU, durasi waktu yang awalnya hanya 35 tahun sekarang menjadi 70-90 tahun. 70 tahun merupakan durasi waktu maksimal yang diberikan negara kepada perorangan yang mengunakan HGU-nya, dengan syarat mendapat perijinan dari menteri terkait. Sedangakan yang 90 tahun, merupakan durasi waktu maksimal yang diberikan kepada badan hukum yang mengunakan HGU-nya apabila mendapatkan perijinan dari menteri.

Pasal tersebut memberi ke-leluasaan kepada perorangan yang sudah mengunakan HGU-nya untuk memperpanjang kontrak. Artinya ketimpangan kelas sosial-ekonomi dalam masyarakat semakin tinggi. Akan semakin jelas, bahwa tanah yang ada di negara ini hanya dikuasai oleh beberapa elit saja. Tidak hanya itu, masalah yang lebih besar adalah elit yang mengunakan HGU-nya biasanya juga merupakan elit politik. Pemerintah dalam hal ini memberikan kekayaan negara hanya kepada segelintir orang.

Karena kebanyakan yang memiliki HGU juga merupakan elit politik maka akan terjadi kong kalikong antar mereka, apabila perijinan usaha tersebut tidak lagi diperpanjang. Hal tersebut tentunya akan menganggu stabilitas negara. Selain itu, distribusi kekayaan negara hanya berputar pada tataran elit politik dan elit ekonomi yang sedang berkuasa. Maka tidak heran, jika dalam praktek perpolitikan nama-nama tertentu selalu mencul dan memegang jabatan penting. Lebih parah lagi, mereka selalu berteriak dan berbicara mengenai kesejahteraan rakyat dan stabilitas nasional.

Reforma Agraria Tidak Menyelesaikan Ketimpangan

Salah satu program yang diunggulkan pemerintah dalam hal pertanahan adalah reforma agraria. Reforma agraria yang diharapkan mampu menyelesaikan persoalan agraria (konflik agrarian ataupun ketimpangan agraria) nyatanya masih belum jelas. Ketidak jelasan tersebut dapat dilihat dalam bab IV mengenai reforma agraria.

Dalam pasal 64 ayat 1 dijelaskan bahwa reforma agraria meliputi penataan asset dan penataan akses. Dalam ayat 2 dijelaskan bahwa penataan aset yang dimaksud meliputi penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan sebuah keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah. Penataan akses dijelaskan dalam ayat 3 pasal 64 meliputi pemberian kekuasaan akses permodalan maupun bantuan lain pada subyek Reforma Agraria, pengelolaan bersama dalam bentuk koperasi, atau bentuk lain yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah.

Dalam pasal 65 ayat 2 dijelaskan bahwa tanah objek reforma agraria (TORA) merupakan tanah yang tidak berada dalam kawasan konflik. Tidak hanya itu, tanah yang berasal dari HGU dan HGB tersebut hanya yang tidak diperpanjang. Artinya tanah HGB dan HGU yang diperpanjang tidak termasuk dalam hitungan TORA. Kalau dipasal 64 dijelaskan akan dilakukan penataan ulang mengenai penguasaan dan pemilikan tanah itu dibatalkan sendiri oleh pasal 65 ayat 2(a).

Padahal dalam 22-25 mengenai HGU, tidak ada batasan perorangan atau badan hukum dalam memanfaatkan HGU. Itu artinya, TORA yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin jumlahnya sangat terbatas. Tidak hany itu, keterbatasan TORA pula nantinya akan memicu terjadinya konflik horizontal antar masyarakat  karena tidak ada spesifikasi atau ketentuan yang jelas apa yang dimaksud miskin tersebut.

Wajar saja, jika beberapa orang mengatakan bahwa TORA hanya akan memicu terjadinya konflik horizontal dalam masyarakat dan cenderung berpihak pada investor. Reforma agraria juga hanya menjadi alat politik untuk mengelabui masyarakat supaya tetap kondusif. Padahal wacana penataan ulang petanahan hanyalah pseudo belaka.

Post Comment