TRANSKIP SURAT PAGUYUBAN WARGA PENOLAK PENGGUSURAN KULON PROGO KEPADA PRESIDEN

Kepada yang terhormat

Tuan Presiden

di Tempat

Tuan presiden yang terhormat, sebagai orang yang lahir dan besar di tanah Jawa tentu saja tuan mengetahui dan memegang falsafah “ajineing diri dumunung ana ing lathi” (harga seseorang dilihat dari perkataanynya). Sejatinya, umat manusia di seluruh jagad raya ini mengamini falsafah konsistensi tersebut. Harga diri seseorang tidak hanya dilihat dari perkataan-perkataannya saja, melainkan harus selaras dengan tindakannya. Apakah tuan presiden sudah mencerminkan konsistensi antara perkataan dan perbuatan? Jika sudah, maka tuan layak untuk dilabeli memiliki harga diri.

Pada tanggal 24 Juli 2019, melalui akun twitter, tuan presiden menyampaikan pernyataan “Indonesia berada di kawasan cincin api rawan. Jadi, kalau di suatu lokasi di daerah yang rawan gempa dan banjir, ya harus tegas disampaikan : jangan dibangun bandara, bendungan, perumahan.” Sebagai orang yang dielu-elukan di republik ini, apakah tuan sudah lupa, tepatnya pada tanggal 27 Januari 2017, tuan presiden melakukan peletekan batu pertama pembangunan bandara NYIA (YIA) di Temon, Kulon Progo.

Duhai tuan presiden, bukkankah lokasi tersebut merupakan salah satu daerah rawan bencana alam (gempa bumi dan tsunami). Apakah tuan presiden tidak mengetahuinya, atau pura-pura tidak tahu? Rasanya mustahil jika tuan presiden tidak mengetahui lokasi tersebut sebagai zona merah (rawan bencana). Bukankah para pembantu tuan yang setia, dari jajaran kementrian hingga pemerintah daerah memberikan laporan kepada tua? Maka sudah semestinya tuan mengetahui titik zona merah yang dimaksud.

Namun, alih-alih mewujudkan mimpi pembangunan infrastruktur yang pro investor dengan segala ketamakannya, tuan presiden mengabaikan lokasi zona merah. Melalui RPJMN 2015-2019, juga Perpres nomor 56 tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), tuan telah memasukkan New Internasional Airport (NYIA) sebagai salah satu dari sekian bandara yang harus dibangun dan direnovasi. Demi suksesnya proyek tersebut, tanpa segan, bahkan leluasa merampas hak dan ruang hidup warga secara tidak manusiawi.

Sudah banyak hasil riset dari lembaga terkemuka dan pernyataan para ahli, lokasi pembangunan bandara baru YIA rawan bencana, gempa, dan tsunami. Tidak tanggung-tanggung, dalam rilisya BMKG tertanggal 21 Juli 219 lokasi pantai selatan Jawa (termasuk Temon, Kulon Progo) berkategori “zona merah”, mempunyai potensi gempa 8,8 magnitude dan tsunami dengan ketinggian 8 hingga 20 meter. Sekalipun potensi yang tidak diprediksi kapan waktunya, namun harus dilihat adalah ancaman berikut dampaknya. Entah kapan waktunya, tetapi itu akan terjadi.

Tentu saja tuan presiden sudah menimbang ancaman dan dampak dari bencana tersebut. Terlebih di lokasi baru YIA. Itu pun jika tuan presiden memikirkannya sejauh itu! Pesan dalam pernyataan tuan-jangan membangun bandara di daerah yang rawan bencana (gempa-tsunami), menunjukkan kalau tuan presiden telah menimbang ancaman dan dampaknya jika bencana itu benar-benari terjadi.

Jika sudah mengetahui potensi bencana, ancaman dan dampaknya, kenapa tuan presiden tetap membangun bandara baru YIA. Kami tidak melihat konsistensi antara perkataan dan perbuatan tuan presiden. Hal ini dibuktikan dnegan serentetan kebijakan yang tuan presiden keluarkan. Demi mempermulus mimpi pembangunan bandara yang digadang-gadang tersebut, tuan melakukan rekayasa hukum. Tuan telah melakukan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) No 26 tahun 2008 menjadi PP no 13 taun 2017 tentang “Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.” Dalam perubahan peraturan tersebut, telah dihapus seluruh pasal yang berkaitan dengan pelarangan pembangunan di zona rawan bencana. Kemudian tuan presiden juga mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 tahun 2017, tentang “Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandara di Kulon Progo.” Tidak tanggung-tanggung, tuan presiden juga memasukkan bandara NYIA sebagai proyek strategis nasional. Termuat dalam Perpres Nomor 56 tahun 2018 tentang “Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.” Yang telah sedikit disinggung di atas.

Sejumlah kebijakan yang tuan presiden keluarkan tersebut diduga merupakan instrument dengan aroma yang tamak dan dibuat untuk melawan alam. Sebagai seorang pemimpin yang mengaku memegang falsafah jawa, tentu saja tuan juga memegang falsah “sabdo panditu ratu, tan kena wola-wali”(seseorang raja atau pemimpin harus bisa dipegang kata-katanya). Sekali lagi kami menginggatkan, pada tanggal 24 Juli 2019, tuan presiden mengatakan jangan membangun (bandara) di lokasi rawan bencana. Jika perkataan tuan presiden bisa dipegang, maka tuan tidak akan membangun bandara baru YIA, atau tuan presiden akan menghentikannya!

Duhai tuan presiden, sebagai seorang yang arif dan bijaksana (itupun jika demikian) dan konsisten dengan perkataan tuan, kami menuntut hentikan seluruh operasi bandara baru YIA. Jika pernyataan tuan presiden bukan kata-kata pemanis semata atau  sekadar alih-alih sikap tegas, tentu saja tuan presiden akan membatalkan dan menghentikan bandara baru YIA. Dengan demikian, tuan presiden telah menunjukkan falsafah tentang keselarasan antara perkataan dan perbuatan.

Disepakati oleh PWPP-KP, WALHI YOGYAKARTA, LBH YOGYAKARTA, PBHI YOGYAKARTA, TEMAN TEMON.

Surat ini dibacakan di Kantor WALHI JOGJA pada Senin, 29 Juli 2019.

Satu Komentar Tambahkan milikmu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *